POSO,Buletinsulawesi.com-Dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri hampir seluruh anggota DPRD Poso, Kamis (7/3) lalu Front Aksi Rano Poso (FARP) mengungkapkan sebuah analisis mereka bahwa renovasi jembatan Pamona hanyalah pintu masuk perusahaan milik keluarga Kalla untuk melakukan pengerukan dasar hulu sungai Poso sedalam 4 meter dan lebar 40 meter yang dinamai proyek Poso River Improvement.
Proyek ini menurut Wilianita Selviana dari FARP kemudian disederhanakan dengan nama normalisasi daerah aliran sungai. Dari informasi yang diperoleh FARP, proyek Poso River Improvement itu akan dilakukan sepanjang 12.8 kilometer mulai dari area hulu sungai Poso kearah proyek PLTA di desa Saojo, kecamatan Pamona Utara.
“Proyek ini jika nanti terealisasi, pasti akan meminggirkan bahkan menghilangkan kearifan lokal masyarakat disekitaran kawasan proyek seperti Waya Masapi (pagar Sogili), karamba, mosango, mobubu dan monyilo,”kata Wilianita.
Jika proyek ini terlaksana dikhawatirkan akan merubah bentang alam dihulu sungai Poso yang pada suatu saat akan menjadi bencana. Banyak masyarakat akan terdampak, misalnya nelayan yang akan kehilangan mata pencaharian dan tradisi masyarakat Pamona seperti Mosango, Mobubu dan Monyilo yang sudah turun temurun akan punah. Sebabnya area-area yang menjadi tempat mereka beraktifitas telah berubah. Air di hulu sungai yang rencananya dikeruk menjadi lebih dalam hingga hampir mustahil nelayan menombak ikan (Monyilo), demikian pula, pagar Sogili tidak mungkin lagi ditancapkan ditengah sungai.
Menjawab penolakan masyarakat yang disampaikan FARP, Irmawati humas PT Poso Energy menjelaskan bahwa jembatan Pamona tidak akan dibongkar tetapi hanya dilakukan beberapa perbaikan, seperti menutup lubang dilantai akibat ada papan yang lapuk.
Selain itu, dalam desain renovasi, kendaraan roda dua tidak bisa lagi melewati jembatan itu. Didalam area jembatan sepanjang 200 meter itu juga akan disediakan gallery yang berisi sejarah pembangunan jembatan Pamona.
Mengenai Poso River Improvement yang disebut akan menghilangkan beberapa tradisi seperti pagar Sogili dan Monyilo serta Mosango masyarakat danau, Irma mengatakan, pihaknya menawarkan beberapa opsi kepada para nelayan, Yang pertama untuk para pemilik pagar Sogili ditawarkan model budidaya. Namun bila opsi itu ditolak, perusahaan lanjut Irmawati akan memfasilitasi pembuatan pagar Sogili tapi posisinya sudah dipinggir sungai.
Dijelaskan Irmawati, proses Poso River Improvement memerlukan waktu untuk melaksanakannya.Pihaknya, melakukan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana ada tahapan yang musti dilalui mulai dari sosialisasi kepada masyarakat untuk menyusun kerangka Amdal, lalu setelah kerangka Amdalnya jadi, dilakukan sosialisasi kedua untuk mendapatkan masukan terkait solusi atas permasalahan yang muncul pada saat sosialisasi pertama.
Selanjutnya pada tahapan ketiga adalah pembahasan kajian Amdal di provinsi. Pada tahapan ini, seluruh masyarakat terdampak proyek akan diundang hadir. Pembahasan untuk tahap ketiga ini akan dilaksanakan di ibukota provinsi, Palu.
Merujuk pernyataan humas PT Poso energy ini memang mengindikasikan akan hilangnya pagar sogili dari area DAS sungai Poso. Demikian pula area tempat masyarakat Mosango (tradisi menangkap ikan bersama-sama menggunakan alat dari bambu) yang akan berubah menjadi taman konservasi Dongi yang akan dibangun seluas 35 hektar menggunakan dana CSR PT Poso Energy.
