Hukum dan Keamanan

Ketua Umum MUI Poso Desak Operasi Pengejaran Teroris Poso Diambil Alih TNI Agar Tuntas

POSO -Ketua umum Majeis Ulama Indonesia kabupaten Poso KH. Arifin Tuamaka, dihadapan forum komunikasi tokoh lintas agama kabupaten Poso mengatakan tidak dipungkiri hampir dua puluh satu tahun operasi pengamanan teroris Poso tidak berhasil memberikan rasa aman kepada warga Poso.

Bahkan selalu terjadi peristiwa kemanusiaan dari warga Nasrani, Muslim dan yang lainnya. Ini berarti aparat keamanan gagal memberikan rasa aman itu.

” Untuk itu kami mendesak agar Presiden mengalihkan operasi pengejaran teroris Poso ke pihak TNI agar secepatnya selesai dan masyarakat hidup aman dan tentram, ” ujar Ustads Arifin pada pertemuan forum komunikasi lintas agama yang digelar oleh Pemda Poso senin siang di ruang Pogombo kantor Bupati Poso.

Dalam kesempatan tersebut ketum MUI Poso itu juga meminta agar Bupati Poso memberikan jaminan keamanan bagi warganya, khususnya warga yang bermukim dan bertani di sekitar lokasi pengejaran kelompok bersenjata tersebut. Sebab menurut nya pasca peristiwa Kalimago warga tidak lagi dapat ke kebun untuk menyambung kehidupan mereka.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana Pemda memberikan jaminan keamanan bagi warganya untuk bertani dan ke lokasi perkebunan mereka. Jika tidak mereka pasti tidak akan dapat meyambung kehidupan mereka, sebab mereka hanya mengadalkan hasil pertanian dan perkebunan, ” tegasnya.

Toko muslim Poso itu juga menambahkan jika dalam pertemuan tokoh lintas agama itu menarik kesimpulan agar Presiden Joko Widodo datang berkunjung ke Poso dan menyelesaikan persoalan Poso yang sudah puluhan tahun terbengkalai itu.

“Kami tokoh lintas agama mengutuk keras tindakan sadis di Kalimago, ” tandas Ketua.

Bupati Poso Verna Inkiriwang mengatakan hasil dari pertemuan tokoh lintas agama hari ini akan di rumuskan menjadi beberapa point oleh tim perumus yang sudah ditentukan unruk kembali akan dirapatkan dengan pihak Forum komunikasi pimpinan daerah (Firkopimda) yang akhirnya akan dibahas bersama dengan pemerintah provinsi dan ke pemerintah pusat.

“Sebaiknya keperpihakan kepada salah satu instansi untuk diminta melaksanakan operasi pengamanan di Poso, jangan dilakukan. Sebab Pemda berdiri di tengah merangkul semua aparat keamanan dan menjaga sinergisitas bersama. Kami tidak akan menandatangani pernyataan jika ada statemen yang berpihak pada satu instansi pengamanan. Sebab kami berdiri netral untuk keamanan bagi warga Poso.,” sebut Bupati.

Bupati Poso juga menambahkan jika Pemda dan tokoh agama Poso, telah disetujui untuk bertemu dengan badan nasional penanggulangan terorisme di jakarta dalam waktu dekat. Soal bertemu dengan presiden sudah dilaporkan ke sekretaris kabinet.(Ded)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

Back to top button