KesehatanPolitik

Bawaslu Harap Pemerintah, Kandidat dan Warga Ikuti Protokol Kesehatan

POSO- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Poso berharap seluruh warga berkomitmen melaksanakan protokol kesehatan selama pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah tahun ini. Hal itu penting dilaksanakan untuk menjaga keselamatan masyarakat ditengah pandemi Corona yang masih terus menunjukkan peningkatan.

Kepada bambari lipu, Abdul Malik Saleh, ketua Bawaslu kabupaten Poso mengatakan, saat ini pihaknya terus menghimbau kepada para calon peserta pilkada, pemerintah daerah dan warga untuk bersama-sama menjaga proses atau tahapan pilkada saat ini bisa berjalan dengan lancar dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari memakai masker hingga menjaga jarak.

Disinggung mengenai aktifitas beberapa kandidat yang melibatkan hingga ratusan massa pada saat pendaftaran hingga pertemuan-pertemuan sosialisasi, Abdul Malik mengatakan, saat ini pihaknya baru bisa menghimbau agar protokol kesehatan dilaksanakan. Keterbatasan respon itu karena saat ini, regulasi yang diberikan kepada Bawaslu untuk melarang orang berkumpul belum ada. Malik menyebutkan, saat ini regulasi yang ada berupa surat edaran Gubernur dan Bupati yang berisi himbauan agar menunda melakukan kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar.

Berdasarkan tahapan, pelaksanaan pemilukada tahun 2020 akan memasuki masa kampanye mulai minggu ke empat bulan September. Pada saat itu dikhawatirkan aktifitas para calon yang mengumpulkan massa untuk kampanye dapat meningkatkan resiko penularan Covid-19. Berdasarkan data, gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 kabupaten Poso, saat ini tercatat ada 1 pasien positif covid-19 yang sedang dalam perawatan dan 4 orang berstatus probable di kabupaten Poso.

Abdul Malik mengatakan, meskipun pemungutan suara pilkada sudah dijadualkan pada 9 Desember nanti, masih ada kemungkinan ditunda. Bawaslu kabupaten Poso akan melihat kemungkinan itu bisa terjadi apabila ada 3 kondisi yang mendorongnya. Pertama pemerintah daerah sebagai penguasa wilayah komitmennya terhadap pencegahan penyebaran virus Corona kurang atau tidak maksimal. Kedua, kepatuhan peserta pilkada atau kandidat terhadap protokol kesehatah saat menjalankan aktifitasnya juga kurang atau tidak sesuai dengan regulasi dan ketiga, jika proses-proses tahapan pilkada ini memuncul kluster baru.

Sebelumnya, ketua KPU Arief Budiman meminta agar kandidat kepala daerah membatasi pertemuan-pertemuan dengan konstituen secara fisik. Karena itu dia menyarankan agar para kandidat menggantinya dengan pertemuan daring atau beriklan di media massa. Karena itu pula, ruang berkampanye di media massa dibuka lebih lebar dalam pilkada kali ini.(Pian)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

Back to top button